Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengoreksi UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Wakil Pimpinan KPK bidang Pencegahan yang juga merupakan Pelaksana Tugas Harian KPK Haryono Umar usulkan agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) segera didirikan di daerah-daerah.

PENANGANAN kasus tindak pidana korupsi di tingkat pengadilan di Provinsi Aceh selama beberapa tahun sangat mencemaskan dan ini dibuktikan dengan semakin tingginya vonis bebas atas terdakwa baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

Tersangka korupsi masih memiliki peluang untuk menjadi kepala daerah. Semua tergantung sejauh mana informasi status tersangka itu sampai ke masyarakat pemilihnya.

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai tren pembebasan koruptor di tingkat pengadilan umum seperti yang terungkap oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) merupakan bukti adanya mafia hukum dalam dunia peradilan Indonesia.

Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diakui di publik internasional. Komisi antikorupsi ini dianggap sebagai founding member (anggota pemrakarsa) lembaga pemberantasan korupsi bersama 22 negara lainnya.

Jika terjadi sengketa informasi dan badan publik diwajibkan membayar ganti rugi ats kerugian materiil yang diderita penggugat, maksimal ganti rugi yang bisa dibayarkan hanya lima juta rupiah. Pola pembayarannya pun mengikuti mekanisme ganti rugi yang dikenal dalam praktik Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera menghentikan rekayasa kasus hukum, termasuk dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Desakan tersebut disampaikan mereka saat berunjuk rasa di kantor Kejagung, akhir pekan kemarin.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini berharap adanya penguatan terhadap kewenangan yang dimiliki Bawaslu, terutama bagi panitia pengawas (panwas) dalam memeriksa dan memutuskan pelanggaraan administrasi pemilu.

Pemilu Kada Kabupaten Bovendigul, Papua memunculkan kejutan politik. Kandidat yang diramal akan kalah karena berstatus tersangka dan sudah berada dalam tahanan, Yusak Yaluwo, ternyata menang dalam satu putaran saja.

Hingga kini permasalahan korupsi belum mampu diatasi oleh pemerintah Indonesia. Bila penyakit masyarakat tersebut tidak dituntaskan, maka kehancuran bangsa tinggal menunggu waktunya.

Pada semester I tahun 2010, sebanyak 54,82 persen terdakwa kasus korupsi yang diproses di pengadilan umum divonis bebas. Para terdakwa pun bisa tersenyum lega. Hal itu berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch medio 1 Januari-10 Juli 2010 terhadap penanganan kasus korupsi baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Salah satu syarat yang dimunculkan dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah partai politik baru harus telah didirikan tiga tahun sebelum mengikuti Pemilu 2014.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan lebih dari separuh terdakwa korupsi yang menjalani persidangan di pengadilan umum divonis bebas dari segala dakwaan.

Pengadilan umum masih menjadi tempat mengobral vonis bebas bagi pelaku tindak pidana korupsi. Demikian hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dilansir Minggu (5/9).

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang diajukan pasangan calon gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Elly Engelbert Lasut-Hendriata Magdashelly Wullur.

Terdakwa Muhammad Nasir terdakwa kasus korupsi Rp44 miliar pada kredit fiktif pengadaan kendaraan mobil dan kendaraan bermotor di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Syariah Makassar divonis bebas.Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Tardi yang memimpin persidangan, Kamis, memberikan vonis bebas setelah menyatakan ketidaksetujuannya dengan tuntutan jaksa yang menjerat terdakwa 13 tahun penjara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencekal 26 politikus tersangka kasus dugaan penerimaan cek perjalanan (traveller’s cheque).

Setelah lewat dari batas waktu yang diminta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diteken pada 20 Agustus lalu, Peraturan Pemerintah (PP) ini diberi nomor 61 Tahun 2010. PP inilah yang ditunggu-tunggu banyak pihak, termasuk Komisi Informasi.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi didesak untuk meninjau ulang Surat Keputusan (SK) tentang pengesahan pengangkatan pasangan Hulman Sitorus dan Koni Ismail Siregar sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar periode 2010-2015. SK Mendagri tersebut dinilai cacat hukum karena melanggar prosedur.